• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser
  • Gunung Embun Desa Luan

images

Pendampingan Perumusan Isu Strategis dalam rangka Penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Paser 2021 – 2025

Berdasarkan fungsi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 265 & Pasal 266 UU No. 23 Tahun 2014 adalah :

  1. RPJPD adalah menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah;
  2. RPJMD adalah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  3. RKPD adalah sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan, serta apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Perencanaan bukanlah sekedar menyusun apa yang akan kita kerjakan/lakukan besok, tetapi...

Perencanaan adalah proses menentukan apa yang akan kita ubah dan capai besok, yang kemudian baru diikuti dengan apa yang akan kita kerjakan/lakukan untuk mencapainya.

 Perubahan RPJMD sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 342 menyebutkan Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

  1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
  2. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
  3. terjadi perubahan yang mendasar.

Didalam gambaran Umum Kondisi Daerah (BAB II) :

  1. Data Minimal 5 Tahun Terakhir;
  2. Disajikan dalam bentuk Tabel, Grafik, dan Gambar;
  3. Diuraikan makna data dan informasi dengan menjelaskan kenapa data tersebut demikian;
  4. Membandingkan dengan standar lokal, nasional, regional dan internasional;
  5. Mencantumkan Sumber dan tahun data.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Permasalahan pemb. daerah adalah “gap expectation”antara kinerja pemb. yg dicapai saat ini dgn yg direncanakan serta antara apa yg ingin dicapai dimasa datang dgn kondisi riil saat perenc. Dibuat :

  1. Terkait dengan Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB II;
  2. Permasalahan harus diuraikan secara kuantitatif/kualitatif dan dibandingkan dgn Standar/Indikator nasional, regional maupun internasional.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yg harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perenc. pemb. karena dampaknya yg signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

  1. Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pemb. nasional;
  2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pem. Daerah;
  3. Luasnya dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
  4. Memiliki daya ungkit yg signifikan terhadap pemb. daerah;
  5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
  6. Prioritas janji politik Kepala Daerah yg perlu diwujudkan.

TAG

Tinggalkan Komentar