• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser
  • Gunung Embun Desa Luan

images

RAKOR DAN KONSOLIDASI PENCADANGAN KAWASAN HPK PRODUKTIF UNTUK SUMBER TORA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda12 Februari 2020, Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsolidasi pencadangan kawasan HPK tidak produktif untuk sumber TORA di Provinsi Kalimantan Timur sekaligus sosialisasi mekanisme pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif untuk sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.77/MENLHK/SETJEN/PLA.2/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Tidak Produktif untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria di Provinsi Kalimantan Timur seluas ± 12.017 Ha.

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser mendukung upaya program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait adanya pencadangan Kawasan HPK Tidak Produktif, khususnya untuk lahan percetakan sawah baru, fasilitas pendukung budidaya dan pengembangan wilayah, namun perlu diketahui bahwa terkait kegiatan TORA sebelumnya yang pernah diusulkan terkait inclave Kawasan Cagar Alam pada beberapa wilayah yang sangat setrategis untuk dilepaskan, hal ini yang perlu kami mohon untuk ditindak lanjuti oleh Kementerian LHK, karena hal ini menjadi poin paling penting dan prioritas yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Paser untuk direalisasikan Pemerintah Pusat sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan usulan Pelepasan Kawasan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Tidak Produktif, dimana seperti tergambar dalam sosialisasi ini mekanisme untuk usulan pencadangan areal HPK, kami pandang memerlukan pemikiran dan diskusi panjang dengan stakeholder dan proses pendataan juga memerlukan waktu lagi.

Pencadangan HPK tidak produktif berdasarkan Nomor SK.77/MENLHK/SETJEN/PLA.2/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 telah ditetapkan luasannya untuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

  1. Berau seluas 1.150 Ha
  2. Kutai Barat seluas 2.092 Ha
  3. Kutai Timur seluas 4.131 Ha
  4. Kutai Kertanegara seluas 3.842 Ha
  5. Mahakam Ulu seluas 241 Ha, dan
  6. Paser seluas 561 Ha

Subyek penerima TORA HPK Tidak Produktif

  1. Instansi Pemerintah
  • Pemerintah Pusat
  • Pemerintah Daerah
  1. Jenis Badan Hukum
  • Koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Petani/ Nelayan yang dibentuk oleh masyarakat penerima TORA
  • Yayasan Sosial dan yayasan keagamaan

Peruntukan TORA HPK Tidak Produktif meliputi:

  • Program Pembangunan Nasional/Daerah
  • Pengembangan Wilayah
  • Untuk Pertanian tanaman pangan/percetakan sawah baru
  • Kebun rakyat
  • Peikanan
  • Peternakan dan Fasilitas pendukung budidaya

TAG

Dipost Oleh Selamet Mulyono

admin bidang Infraswil

Tinggalkan Komentar