• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser
  • Gunung Embun Desa Luan

images

RAPAT KOORDINASI PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Tana Paser 19 Juni 2020, Rapat Koordinasi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah proses percepatan penyusunan dan penyampaian laporan SPM bidang ke PU-an.

Sesuai Permendagri No.100 Tahun 2018 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal diluncurkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Kabupaten/ Kota terdiri atas :

  • pendidikan anak usia dini;
  • pendidikan dasar;
  • pendidikan kesetaraan;
  • pelayanan kesehatan ibu hamil;
  • pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  • pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  • pelayanan kesehatan balita;
  • pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  • pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  • pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  • pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  • pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  • pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  • pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
  • pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus);
  • pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  • penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  • penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak uni bagi orban bencana daerah kabupaten/kota;
  • fasilitasi penyedian rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  • pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  • pelayanan informasi rawan bencana;
  • pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;
  • pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  • rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
  • rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
  • rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
  • rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti; dan
  • perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah Kabupaten/Kota.

 

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelengggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan SPM Daerah Kabupaten/ Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunanm Daerah.

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Pemerintah Daerah merupakan dasar bagi penetapan insentif dan disinsentif daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


TAG

Tinggalkan Komentar