Sosialisasi dan Diseminasi Kajian Rencana Induk Peningkatan Kinerja Aparatur RIPKA Kabupaten Paser 2020-2024

Agenda : Sosialisasi dan Sosialisasi Kajian Rencana Induk Peningkatan Kinerja Aparatur (RIPKA) Kabupaten Paser Tahun 2020-2024.

Tana Paser- Hari: Rabu, Tanggal : 01 Maret 2023 Tempat : Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Paser. Peserta Undangan : 1. Kepala BKPSDM Kab. Paser 2. Kepala Bappedalitbang Kab.Paser 3. Kepala Puslatbang KDOD-LAN RI Samarinda (Dr.M.Aswad,M.Si) 4. Kabag. Organisasi Setda Kab. Paser 5. Rustan A, SP, MA, M.SE (Analis Kebijakan Madya Puslatbang KDOD LAN) RI Samarinda 6. Indah Setyo Rini, SP, MM (Analis SDM bidang aparatur pada Pada BKPSDM Kab. Paser) Moderator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengantar Kabid. Penelitian dan Pengembangan.

A. Maksud Dan Tujuan Adapun maksud diadakan diseminisasi dan sosialisasi hasil-hasil kelitbangan yang harus ditindaklanjuti termasuk pada kajian “Rencana Induk Peningkatan Kinerja Aparatur (RIPKA) Kabupaten Paser tahun 2020-2024 adalah : 1. Untuk mendapatkan gambaran pemikiran pragmatis dan rekomendasi emperis dari para pakar dan pemangku kepentingan. 2. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kinerja ASN di Kabupaten Paser. Kinerja aparatur merupakan olah kinerja organisasi yang kemudian dikerjakan aparatur yang lebih tinggi pula dan untuk menyemangati Perangkat Daerah BKPSDM Kab. Paser.

B. Landasan Dasar Pelaksanaan Diseminisasi dan Sosialisasi yakni : a. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK b. PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah c. PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan PEMDA.

C. Pembukaan oleh Kepala Bappedalitbang Kab. Paser 1. Bahwa Penyusunan kajian Rencana pembangkit peningkatan kinerja (RIPKA) Kabupaten Paser tahun 2020-2024 Disusun berdasarkan data tahun 2019 dengan perhatikan isu-isu aktual pada saat itu, dan kajian ini merupakan salah satu poin penting dari 4 (empat) Misi Kepala Daerah (Bupati Paser) yakni pada misi ke II yang berbunyi meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan. 2. Tuntutan perubahan waktu yang sangat cepat maka saatnya kinerja dan prilaku ASN mempunyai pola pikir dan sikap mental yang tadinya hierarkis menjadi lebih lincah, cepat dan inovatif sehingga masyarakat terlayani dengan cepat dan paripurna. 3. RPJMD Kabupaten Paser 2021-2026 terkait peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan dari sasaran salah satunya peningkatan Profesionalisme ASN.

D. Kepala BKPSDM Kab. Paser (Drs.Suwito) 1 Berdasarkan data pada saat ini ini jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Paser berjumlah 4.500 orang dengan kondisi permasalahan saat ini yang dihadapi dan komplek maka diperlukan solusi untuk mengatasinya dengan cara bijak dan transparan dikarenakan setiap saat aturan yang timbul selalui mengalami perubahan begitu cepat, oleh karena itu diperlukan semangat membangun dan kesungguhan untuk mengurusi ASN yang ada di Kabupaten Paser. 2. Pada saat ini juga BKPSDM Kabupaten Paser dalam mengatasi permasalahan hal penempatan PNS di beberapa Perangkat daerah dengan mencoba pola asn untuk merebut pekerjaan yang tepat berdasarkan jenjang pendidikan yang dimiliki. 3. Dalam waktu dekat ini BKPSDM Kab. Paser dan Perguruan Tinggi (UT) akan melakukan MOU yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan membuka bagi ASN untuk mengambil perkulihan yakni jurusan sarjana hukum dan teknik Imformatika (IT) 4. berharap pihak kepada KDOD LAN RI Samarinda dapat membantu dan melanjutkan kerjasama dengan BKPSDM dalam hal peningkatan kinerja aparatur ASN di kabupaten Paser. 5. Menyusun Geb kompotensi didalam analisis kebutuhan disetiap Perangkat Daerah dengan keputusan bupati yg menjadi satu dokumen kerjasama antara LAN dan Pemkab. Paser.

Pembahasan dari Para Narasumber pakar: 1. Penyampaian Dr. Muhammad Aswad, M.Si (Kepala Puslatbang KDOD LAN) Tinjauan dan isu2 aktual strategi kinerja aparatur paska penyusunan RIPKA 2020-2024 Dinamika pengelolaan ASN di Lingkungan Kabupaten Paser berdasarkan peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 bahwa untuk mewujudkan indeks reformasi birokrasi Pemerintahan yang baik dan bersih untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas dengan memperhatikan beberapa indikator seperti Birokrasi yang bersih dan akuntable, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima dapat dilihat dari beberapa data indeks yang menjadi acuan antara lain : a. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Paser berdasarkan dimensi yang dinilai seperti Kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin bahwa nilai indeks (IP) kategori sangat rendah diangka 47,44 b. Indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 Kabupaten Paser baik RB nilai SAKIP masih CC jumlah 4.671. C. Indeks Pengelolaan Keuangan daerah tahun 2022 untuk Kabupaten Paser kategori Baik Nilai A d. Indeks daya bersaing daerah tahun 2022 Kabupaten Paser berdasarkan lingkungan pendukung seperti SDM, Pasar dan Ekosistem Inovasi pada pilar 12 kap inovasi untuk ekosistem inovasi nilai 0,31 menuntut ASN Kab.Paser untuk terus menghabituasi diri bersaing e. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Paser data tahun 2016-2020 dengan nilai 78,61 f. BKPSDM, untuk Anggaran Program Kepegawaian daerah dari tahun 2019 sebesar 14.336 Milyard dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar RP.8.965 Milyard. G. Untuk penilaian SKP ASN di Kabupaten SKP rata-rata Baik berdasarkan data tahun 2017-2020. Untuk mendorong agar capaian indeks birokrasi profesional dapat meningkat terkait beberapa pergeseran komponen ASN yang akan datang dan relevan saat ini sesuai amanat Permenpan nomor 38 tahun 2019 untuk membangun kerjasama dan perubahan dengan melakukan beberapa kajian-kajian yang dilakukan secara sistematis terarah untuk pengambilan kebijakan dan menghasilkan rekomendasi sebagai penguatan basis data yang riil maka perlu kajian antara lain : 1. Kajian Analis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) 2. Kajian Pola /Jalur Karier dan Talenta Management. 3. Kajian reformasi Birokrasi berdampak 4. Kajian Budaya Kerja Ber AKHLAK 5. Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas ASN 6. Kajian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 7. Kajian pelayanan Publik. Proses kajian alternatif selanjutnya yakni : 1. Proses analisis sistematis dan kritis 2. Membantu menentukan kebijakan apakah efektif, relevan dan berimplikasi 3. Adanya proses wawancara dengan narasumber utama dan pemangku kepentingan terkait 4. Dapat lebih mendalam memahami masalah dan konteks 5. Adanya kegiatan analisis data dan kajian literatur.

2. PANEL AHLI ( Rustan,A,SP,MA,M.SE Analis Kebijakan Madya Puslatbang KDOD LAN) 1. Berdasarkan tinjauan dan rekomendasi baru untuk peningkatan kinerja ASN sebagai tindaklanjut kajian ada beberapa prepektif yang akan ditemukan : a. Tantangan kehadiran pemindahan IKN Ibukota Negara menurut sumber data berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022 bahwa ASN yang akan dipindahkan ke IKN sebanyak 100.023 ribu ASN. B. Dengan adanya pemutusan ASN tersebut maka daerah mitra akan dilakukan aklerasi terkait birokrasi transportasi. C. Yang harus dilakukan untuk pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Paser diselaraskan dengan kondisi yang dinamis pada saat ini ► Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang alokasi anggaran untuk pengembangan komponen penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit 0,16 % dari total belanja daerah ketentuan minimal. ► Selain anggaran minimum pemahaman individu terkait pemenuhan 20 JP menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban 20 JP per tahun. . 2. PENGEMBANGAN KOMPOTENSI ASN Pemkab PASER a. Model pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemkab Paser sebagaian besar adalah secara klasikal baik diklat manjerial, bimtek, workshop maupun sosialisasi. B. Pengembangan komponen yang diberikan kepada pegawai masih mengandalkan komponen komponen yang terdapat dalam analisis jabatan dan belum berdasarkan pada analisis kebutuhan diklat. C. Setiap tahun organisasi perangkat daerah mengajukan usulan diklat namun sebagaian besar yang belum dapat di akomodir oleh BKPSDM 3. Ada beberapa Faktor kelemahan dan Permasalahan dalam manjemen ASN di Kab.Paser 1. Kab.Paser belum memiliki kebijakan pola karir ASN 2. Kab.Paser belum memiliki Kesenjangan kompotensi dan neraca pengembangan kompotensi bagi seluruh ASN 3. Jumlah minimum SDM dengan kualifikasi Pendidikan sesuai dengan fokus pembangunan daerah 4. Pemberian penghargaan dan tunjangan belum termasuk pada KINERJA. 5. Penerapan manajemen kinerja belum baik mengatur indikator kinerja berbasis OPD Outcame dan belum dengan masalah yang baik sampai pada level pelaksana. 6. Mutasi masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kompetensi 7. Masih adanya unsur unsurtivitas dalam penilaian kinerja individu.

Ada beberapa PROGRAM RENCANA INDUK PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI antara lain : 1. Program perencanaan kinerja 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Kompotensi Aparatur 3. Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja 4. Program Pengembangan Karier 5. Program Perubahan Budaya Organisasi 6. Program Peningkatan INOVASI. Beberapa strategi Penguatan CAPACITY BUILDING yakni : ● Strategi 1 Pengurataan Kebijakan pengembangan kompotensi Pegawai ● Strategi 2 Membuat kebijakan dan sistem pemantauan pengembangan komptensi pegawai ● Strategi 3 Melakukan penataan kebutuhan analisis diklat bagi seluruh pegawai ● Strategi 4 Mendorong model pengembangan komponen dengan lebih inovatif dan berbiaya murah . ● Strategi 5 Memberi perhatian terhadap aspek motivasi sebagai faktor pengungkit kinerja pegawai Perbandingan kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) a. LAMA Tujuan RB Pemerintahan yang baik dan bersih dengan 3 sasaran RB ˃ Birokraasi yang bersih dan akuntabel ˃ Birokrasi yang kavabel ˃ Pelayanan publik yang prima b. BARU Tujuan RB yakni Birokrasi yang bersih,efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik. A. Dengan Sasaran RB General yakni : ● Tata kelola pemerintahan digital yang efektif,nhandal dan kalaboratif ● Budaya birokrasi berAHKLAK dengan ASN yang profesional b. Sasaran RB Tematik : Rencana aksi tematik c. Area Perubahan yang menjadi kegiatan utama yakni : ● Kebijakan percepatan ● Kebijakan lanjutan 3. INDAH SETYO RINI,SP,MM ( Analis SDM bidang aparatur di BKPSDM Kab.Paser) > Sistem aplikasi layanan kepegawian setiap ASN merupakan akun pribadi ASN untuk mendapatkan layanan kepegawaian yang bersifat individual layanan tersebut aplikasi SKP (SIAP KERJA). > Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka dibutuhkan data profil ASN yang update tingkat profesionalitas ASN itu terdiri dari : Kualifikasi, Kompetensi, kinerja, dan disiplin. > Partisipasi dari seluruh ASN untuk kebutuhan data yang riil time maka dibutuhkan partisipasi dari seluruh ASN untuk melakukan update. 4.KABAG ORGANISASI Setda Kab.Paser (M.Arief Meydistono.S.Sos) ► Berkaitan dengan pembangunan Manusia dan peningkatan kinerja ASN yang paling utama adalah SDM dan memperhatikan lingkungan strategi dengan adanya Pemindahan IKN saat ini masuk ke Revolusi Industri. ► Dalam peningakatan kinerja salah satu mitra kerja harus mengambil peran seperti KDOD LAN RI samarinda ► Aturan produk-produk dari pusat sudah berupaya untuk mendeteksi dan melupakan karena belum ada uang dari bidang litbang yang berkaitan dengan hasil rekomendasi. ► Bagian Organisasi saat ini sudah menyusun pedoman IKI, SAKIP, dan terakhir Buku saku SAKIP. Dan aplikasi SIMANJA ► Tahun 2022 ada Perbup Paser terkait dengan memberikan pengharagaan bagi ASN memodifikasi dan ASN berprestasi dengan kategori ASN terakhir yang berprestasi dan berinovatif. Tujuan agar ASN menjadi teladan baik di lingkungan kerja maupun keluarga. Kesimpulan : 1. Perlu dukungan pendanaan untuk peningkatan kinerja aparatur SDM ASN Kabupaten Paser untuk mengakomodir Perangkat Daerah BKPSDM. 2. Monev dari Bidang Litbang terkait tindak lanjut rekomendasi yg telah disusun dan dikerjakan oleh bagian organisasi. 3. KDODO LAN RI Samarinda merupakan mitra dan terus melakukan Kerjasama. 4. KDOD LAN menyambut bai katas Komitmen dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Paser terkait program peningkatan kinerja pegawai yang menjadi prioritas agar tercipta SDM yang berkualitas dan profesional. 5. Untuk mendorong agar capaian indeks birokrasi profesional dapat meningkat maka perlu kebutuhan kajian-kajian sebagai rekomendasi antara lain : -Kajian Analis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) -Kajian Pola /Jalur Karier dan Manajemen Talenta -Kajian reformasi Birokrasi berdampak -Kajian Budaya Kerja Ber AKHLAK -Kajian Strategi Capasity Building ASN -Kajian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) -Kajian pelayanan Publik. 6. Terkait Aspek Budaya kerja bagi ASN ber Akhlak yang menjadi roh nmodel maka disarankan Bagian Organisasi untuk membuat aturan tentang ASN N ber Akhlak.