• Selamat Datang Di Website Bappeda Kab.Paser
  • Gunung Embun Desa Luan

images

Tim Kemenhub melakukan survei bandara udara di Rantau Panjang

Tim Kementerian Perhubungan Survei Bandar Udara di Rantau Panjang Paser

TANA PASER - Tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia melakukan survei bandar udara di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kamis (4/8/2022).

 

Tim berasa dari Badan Kebijakan Transportasi Udara, Direktorat Bandar Udara (DBU), dan Biro Hukum Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya saat berkomunikasi dihadapan tim menjelaskan akses menuju bandara dari Tanah Grogot yang merupakan pusat pemerintahan cukup dekat. Sementara jika dari Balikpapan ke Paser memakan waktu hingga lima jam, karena harus transit melalui Feri. "Ini perlu dipercepat untuk transportasi orang dan barang," jelasnya.
Luas area bandara 228 hektare, dan pembangunannya setelah ada keputusan dari Kementerian Perhubungan pada 2011 lalu tentang penetapan lokasi bandara. Dana yang sudah dikucurkan melalui APBD Kabupaten Paser sebesar Rp430 miliar di luar biaya pembebasan lahan. Meskipun dalam perjalanan pada 2014 lalu mesti terhenti akibat persoalan hukum.

 

"Permasalahan hukum sudah ada putusan incraht baik perdata maupun pidana. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi," ungkap Katsul Wijaya.

Dirinya berharap dengan adanya kunjungan rombongan ke Kementerian Perhubungan bandara yang sudah terbangun 53 persen ini dapat dilanjutkan. Sebelumnya Pemkab Paser bersama DPRD sering berkomunikasi terkhusus untuk persyaratan untuk kelanjutan bandara.

 

"Pertama penyerahan aset tanah dan kajian akademis, dan juga terkait permasalahan hukum," jelas dia.
Dengan demikian, ia meminta Kementerian Perhubungan dapat mengakomodir kelanjutan pembangunan bandara melalui renstra (Rencana Strategis) Nasional dan ditanggung melalui APBN agar dapat  dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

Kepala Puslitbang Transportasi Udara Kementerian Perhubungan, Capt Novyanto Widada menjelaskan pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi kebijakan baik lintas kementerian dalam hal kebijakan transportasi. 
Novyanto mengakui  perjalanan dari Balikpapan menuju Kabupaten Paser cukup melelahkan sekitar lima jam lebih. Kabutuhan transportasi udara sangat tinggi, namun perlu daya dukung yang mewadahi. Paser sudah memenuhi syarat memiliki bandar udara.

 

Beberapa tahapan dalam pembangunan bandara pertama ialah penetapan lokasi, dan dilanjutkan dengan pembangunan secara fisik. Pemerintah diungkapkan dia   fokus pada pembangunan bandara pada  wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terpencil). 

Paser sebagai wilayah penyangga IKN tentu saja ada pertimbangan khusus, selain bandara yang ada di Balikpapan dan Samarinda. Di samping itu di PPU bakal dibangun bandara atau pangkalan udara. "Tapi lokasi di luar area IKN dan belum ada putusan," urai dia.

Selanjutnya, untuk bandara ini pihaknya akan memberikan telaahan staf dan disampaikan kepada pimpinan. "Idealnya bandara masuk dalam Renstra tentunya ada persyaratan tertentu, melalui bidang hukum," tandasnya.
Jika sudah masuk Renstra segala pembiayaan bisa diakomodasi melalui dana APBN. Kemenhub juga saat ini mendorong pembangunan bandara di luar APBN dengan pengusaha. 

"Ada juga yang bangunan bandar yang dikerjakan oleh pihak swasta murni. Model inovatif ini yang didorong," jelasnya.

Dirinya meminta kembali kajian baru atas pendirian bandara, pasalnya kajian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Surabaya (ITS) 2019 lalu, tentu saja akan berbeda dengan kondisi sekarang.

Misalnya kajian potensi daerah, ekonomi, logistik, dan jumlah keinginan masyarakat yang datang dan keluar. Bangunan yang terbangun disampaikan oleh Pemkab Paser telah mencapai 53 persen, namun dirinya belum bisa menyimpulkan menunggu hasil kajian baru lantaran sudah lama sekali."Pasti ada perubahan," jelasnya.

 

Pada survei tersebut, juga diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Inayatullah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekkab Paser Adi Maulana, Kadis PUTR Hasanuddin, Kadis Kominfostaper Ina Rosana dan sejumlah pejabat lainnya.

 

Sebagai informasi, Tim Kementerian Perhubungan RI bersama dengan Pemkab Paser pada Kamis (4/8/2022) sore, bakal menggelar pleno di Hotel Platinum Balikpapan menindaklanjuti hasil survei bandara di Rantau Panjang.  (ADV)

Sekda Berharap Akomodir Bandara Paser Pada PSN

 

TANA PASER- Sekretaris Daerah (Setda) Paser  Katsul Wijaya saat berkomunikasi dihadapan tim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI melalui Badan Kebijakan Trasportasi menjelaskan, jika dari jalur darat Balikpapan ke Tanah Grogot, memakan waktu hingga lima  sampai enam jam, karena harus transit melalui Feri. 

“Ini perlu dipercepat untuk transportasi orang dan barang.Luas area bandara 228 hektare, dan pembangunannya setelah ada keputusan dari Kementerian Perhubungan Udara pada 2011 lalu tentang penetapan lokasi bandara. Dana yang sudah dikucurkan melalui APBD Kabupaten Paser sebesar Rp430 miliar di luar biaya pembebasan lahan. Meskipun dalam perjalanan pada 2014 lalu mesti terhenti akibat persoalan hukum,” jelasnya.

Permasalahan hukum tegas Sekda sudah ada putusan incraht baik perdata maupun pidana.  “Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi," ungkap Katsul Wijaya yang diamini Kabag Hukum Andi Azis.

Dirinya berharap dengan adanya kunjungan rombongan ke Kementerian Perhubungan udara ke  bandara Rantau Panjnag ini, dapat dilanjutkan. Sebelumnya lanjut Sekda, Pemkab Paser bersama DPRD sering berkomunikasi terkhusus untuk persyaratan untuk kelanjutan pembangunan bandara.

Dengan demikian, ia berharap Kementerian Perhubungan Udara dapat mengakomodir kelanjutan pembangunan bandara Rantau Panjang, dan masuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru.(humas)


TAG

Dipost Oleh Team Website Bappedalitbang

Janganlah mengeluh untuk tangan yang belum bisa menggapai bintang dilangit, tapi Bersyukurlah untuk kaki yang masih dapat menginjak bumi...

Tinggalkan Komentar