Jakarta-Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) keuangan daerah dan pemberian penghargaan berupa APBD Award tahun 2023 yang bertempat di Krakatau Ballroom Mercure Hotel & Convention Centre, Ancol, Jakarta pada hari Kamis, 16 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Bappedalitbang, Rusdian Nor, SE, M.Si dan Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Eko Arisyandi, S.IP, M.Si.
Kegiatan ini mengambil tema terkait percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim serta persiapan pilkada serentak tahun 2024. Diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, dimana dalam laporannya disampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pemberian penghargaan kepada daerah dengan kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi, realisasi belanja daerah tertinggi, dan realisasi peningkatan pendapatan asli daerah tertinggi masing-masing 5 provinsi, 5 kabupaten, dan 5 kota. Kegiatan juga dapat diikuti secara live streaming melalui media social milik Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penilaian dilihat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun 2022.
Kemudian pada kesempatan ini, disampaikan juga arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak John Wempi Wetipo, S.H., M.H. Dalam arahannya disinggung terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait rendahnya realisasi serapan anggaran di perangkat daerah. Selain itu, disampaikan juga solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, yang juga didukung dengan peran Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan realisasi anggaran di daerahnya.
Adapun daerah yang mendapatkan penghargaan APBD Award untuk kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kota yaitu Kota Denpasar, Kota Mojokerto, Kota Bontang, Kota Banjarbaru dan Kota Samarinda. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi yaitu Kota Metro, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Kotamobagu dan Kota Pekanbaru. Untuk kategori realisasi peningkatan PAD tertingi yaitu Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Pekanbaru, Kota Kendari dan Kota Palangkaraya.
Untuk kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Bojonegoro. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk kategori realisasi peningkatan PAD tertinggi yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dance Kabupaeten Waropen.
Untuk kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat provinsi didapatkan oleh Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kategori realisasi belanja daerah tertingi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Lampung. Untuk kategori realisasi peningkatan PAD tertinggi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Utara.
