Tana Paser-Selasa 20 Desember 2022 Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengadakan rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Paser.
|
Pimpinan Rapat : |
||
|
Ketua |
: |
Rusdian Nor, SE,M.Si (Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) |
|
Moderator |
: |
Fikri Jufri, SP,MP (Sub Koordinator Pertanian dan Perikanan) |
|
Narasumber |
: |
Auditor Yang Mengevaluasi AKIP Perangkat Daerah |
|
Notulis |
: |
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pertanian dan Perikanan |
Pertemuan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Kabupaten Paser dilaksanakan pada hari Selasa 20 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Bidang Perekonomian dan SDA Bappedalitbang dengan menghadirkan satu perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Setiap dinas yang hadir adalah dari Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala bidang, Sub Koordinator Perangkat Daerah. Acara di buka oleh Sekretaris Bappedalitbang Rusdian Nor, SE, M.Si.
Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2021 terdapat 1 (satu) perangkat daerah dilingkup bidang Perekonomian dan SDA yang masih mempunyai nilai CC. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat Bersama-sama merumuskan tentang apa dan bagaimana semua perangkat daerah dapat meningkatkan nilai SAKIP perangkat daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai sakip Kab. Paser.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah auditor yang mengevaluasi AKIP perangkat daerah yang tercantum dalam undangan. Narasumber memaparkan hasil evaluasi AKIP yang sudah dituangkan dalam LHE (lembar hasil evaluasi), serta memaparkan dokumen-dokumen apa yang harus tersedia pada perangkat daerah untuk meningkatkan nilai SAKIPnya. Semua kepala dinas/badan dan sekretaris berkomitmen melengkapi semua dokumen yang masih kurang pada evaluasi AKIP 2021.
.jpeg)
Beberapa masukan juga dikemukakan oleh Sub Koordinator Pertanian dan Perikanan bahwa pengukuran kinerja, kinerja dan cascading merupakan dokumen yang sangat penting yang bukan hanya menjadi tugas sub koordinator program pada perangkat daerah namun juga menjadi tanggung jawab semua bidang. Perlunya dilaksanakan rapat rutin tiap tiga bulan sekali untuk mengevaluasi hasil pengukuran kinerja yang juga menjadi capaian dari perjanjian kinerja kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang
