BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MATURITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BAPPEDALITBANG KABUPATEN PASER

Surabaya – Bappedalitbang Kabupaten Paser melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 4 Oktober 2024. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan, Rusdian Nor, SE., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta menyusun langkah strategis guna meningkatkan kinerja organisasi. "Saya berharap semangat kebersamaan dan kolaborasi terus terjaga demi kemajuan bersama”.(03/10/2024)

Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari Kemendagri, Dede Waldi, S.Sos., M.H., yang membawakan materi terkait tatacara penilaian, penghargaan, dan evaluasi perangkat daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Dalam paparannya, Dede Waldi memperkenalkan konsep kematangan organisasi yang awalnya diterapkan oleh Department of Defense (DOD). Konsep ini menggambarkan bagaimana organisasi tumbuh dan berkembang melalui tahapan yang jelas dan terukur. “Organisasi tidak dapat dianggap mencapai kematangan jika tahap sebelumnya belum terpenuhi dengan baik,” jelasnya.

Dalam konteks perangkat daerah, penilaian kematangan organisasi dilakukan berdasarkan tiga aspek utama: tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi. Tingkat kematangan perangkat daerah diukur melalui pencapaian dalam 11 variabel, yang mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu layanan, manajemen risiko, hingga pengembangan inovasi layanan.

Pada hari kedua, sesi bimbingan teknis dilanjutkan oleh Ir. Moh. Yuliarto, M.Si., yang menjelaskan lebih dalam tentang tingkat kematangan organisasi perangkat daerah serta pembinaan pengendalian penataan perangkat daerah. Menurut Yuliarto, kematangan organisasi mencerminkan perkembangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi. Penilaian ini menggunakan Capability Maturity Model (CMM) untuk mengukur kemampuan organisasi dalam melaksanakan proses produksi dan layanan.

Yuliarto menambahkan, penilaian kematangan organisasi harus dilalui secara berjenjang, tanpa melewati satu tingkatan pun, untuk memastikan pengembangan yang solid pada setiap tahap. Langkah-langkah penilaian ini meliputi pemahaman tata laksana, budaya, dan inovasi; identifikasi indikator relevan; serta penyusunan data pendukung yang valid. Dengan pendekatan sistematis ini, diharapkan hasil penilaian dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di setiap perangkat daerah.

Acara ini ditutup dengan harapan agar seluruh OPD mampu memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi.